Goverment Relation
GOVERNMENT RELATIONS
Government (Pemerintah) adalah salah satu komponen stakeholders dan sangat mempengaruhi kehidupan organisasi. Karena itu, Humas sebagai pendukung fungsi manajemen harus mampu merancang suatu mekanisme interaksi yang baik dengan government yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya dukungan positif terhadap organisasi.
Kerap terjadi kesalahan persepsi yang hanya mengartikan government sebatas pada para pemimpin/pejabat eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur atau Bupati dan sebagainya). Padahal tidak hanya menyangkut eksekutif, tapi menyentuh pada seluruh komponen penyelenggara pemerintahan termasuk legislatif dan yudikatif bahkan termasuk institusi militer serta kepolisian. Semua lembaga, yang dalam perspektif politik, dikenal sebagai “suprastruktur politik”, menjadi pihak yang harus diperhatikan Humas organisasi.
Di Indonesia, sejak 1998, telah terjadi suatu perubahan yang sangat dramatis. Ditandai oleh sebuah era yang sangat terbuka dan demokratis, misalkan saja dalam proses memilih pemimpin eksekutif dan anggota legislatif, melalui peristiwa Pemilihan Umum (Pemilu). Pada Pemilu 2004, untuk pertama kali rakyat Indonesia melakukan pemilihan Presiden secara langsung. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara tidak lagi dipilih oleh MPR, tapi langsung oleh rakyat. Pemandangan ini, jelas berbeda dengan era Orde Baru yang menonjolkan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat daerah.
Para praktisi Humas dewasa ini berinteraksi dengan pemerintahan yang tengah berubah sejalan dengan tuntutan reformasi. Perubahan itu, membawa dampak positif bagi keberhasilan pekerjaan kehumasan. Persoalannya kemudian, apa manfaat yang bisa diperoleh dari mekanisme interaksi antara Humas dengan goverment? Pertanyaan ini menjadi sangat menarik. Dewasa ini, begitu banyak kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan organisasi. Masalahnya, kerap kebijakan tersebut, apakah dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, termasuk kepada organisasi/perusahaan. Karena itulah, melalui jalinan hubungan/interaksi yang baik, kalangan Humas akan mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan itu. Selanjutnya, informasi yang diperoleh Humas akan menjadi masukan penting bagi pimpinan serta kalangan manajemen.
Pemandangan yang tidak kalah berbeda muncul di berbagai daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kerap muncul berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat termasuk perusahaan yang ada di berbagai daerah. Kebijakan itu umumnya dituangkan dalam berbagai PERDA. Proses pembuatan PERDA biasanya dilakukan melalui pembahasan/dialog antara DPRD bersama Pemerintah (eksekutif) di daerah. Persoalannya kemudian, sejauhmana dalam proses pembahasan berbagai PERDA itu, para penyelenggara pemerintahan di daerah melibatkan pula aspirasi dari kalangan organisasi/perusahaan? Karena itu, jalinan hubungan yang dirancang secara baik antara Humas dengan penyelenggara pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat penting.
Komentar
Posting Komentar